Bahlil Ancam Cabut Izin Kelola Sumur KKKS, Termasuk WK Pertamina Jika ‘Dibiarkan’ Idle

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya mengancam mencabut izin kelola sumur perusahaan KKKS yang tidak produktif, termasuk sumur yang berada di Wilayah Kerja (WK) Pertamina sendiri. Dia mengatakan bakal melelang izin usaha tersebut kepada perusahaan yang merasa mampu untuk meningkatkan lifting migas.

Bahlil dengan tegas mengungkapkan Indonesia menghabiskan devisa negara Rp 500 triliun setiap tahun untuk impor minyak dan gas (migas). Kondisi tersebut turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp 500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita, terhadap rupiah agak sedikit maju-mundur maju-mundur. Bayangkan, salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu adalah kita untuk membeli energi,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan untuk menekan impor dan mencapai target swasembada energi. Misalnya dengan mengaktifkan kembali sumur-sumur yang berstatus idle atau nganggur

Data Kementerian ESDM mengungkapkan, saat ini terdapat sebanyak 44.985 sumur migas di Indonesia. Cuma sebanyak 16.433 sumur aktif berproduksi, sisanya 16.990 sumur idle dan 11.562 sumur lain.

Namun setelah dicek lebih lanjut, terdapat sekitar 5.000 sumur idle atau tepatnya sebanyak 4.495 sumur idle yang potensial melanjutkan produksi. Dari jumlah sumur menganggur itu, sebanyak 1.721 sumur merupakan milik Pertamina, 1.032 sumur yang berpotensi program kemitraan Pertamina, dan sebanyak 1.742 potensi reaktivasi.

“Saya sudah minta kepada SKK Migas. Sumur-sumur yang tidak bisa lagi jalan, diserahkan kepada negara. Kita suruh kerjasamakan, kalau dipegang oleh KKKS, oleh Pertamina, dan lainnya, kalau tidak jalan, ya kita minta saja. Segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta, baik dalam maupun luar negeri,” bebernya.

Bahlil juga mengatakan dirinya pernah bertannya kepada Pertamina, kenapa sumur-sumur idle tidak direcovery. Tapi jawabnya cuma a, u, a, u, a, o. ”Saya bilang kalau begini kenyataannya ini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua kelihatannya,” pungkas Bahlil.

Menurut Bahlil, BUMN memang menjadi prioritas pemerintah. Namun jika lifting minyak yang dikerjakan oleh BUMN turun terus, Bahlil menyebut hal itu membuat negara tekor.

“Karena bagi negara, penting BUMN itu menjadi prioritas. Tetapi bagi negara, ketika kita menggantungkan ke anak-anak kepada BUMN dan lifting kita turun, itu kita tekor terus,” imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memangkas jumlah perizinan sektor migas dari sebelumnya 320 izin menjadi 140 izin. Bahlil menyebut jumlah itu akan dipangkas lagi demi menarik minat investor.

Selanjutnya adalah pengembangan BBM campur sawit, hingga pengoptimalan ekosistem kendaraan listrik. Menurut Bahlil, Indonesia diuntungkan karena punya cadangan nikel terbesar dunia, yang merupakan bahan utama baterai kendaraan listrik.

Sebelumnya Kemtrian ESDM juga telah menetapkan kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun tidak diproduksikan, atau lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, jika terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut, maka KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle tersebut.

Beberapa opsi, di antaranya mengerjakan sendiri bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain, WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain atau dikembalikan ke negara.

Sikap Kementerian BUMN

Menyikapi pernyataan Bahlil Lahadalia terkait pencabutan izin lifting minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan perusahaan pelat merah jika terbukti tidak produktif, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sektor minyak memiliki tantangan besar karena banyak sumur tua di Indonesia dan berada di laut dalam. Untuk itu, pihaknya kini tengah mencari solusi terbaik.

“Jadi, kami perlu skema yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun pihak kontraktornya. Kami terus mencari solusi supaya skema produksi ini bisa menguntungkan,” ujar Kartika saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024) lalu.

Kementerian BUMN pun berencana mengaktifkan kembali sumur tak berproduksi atau idle yang masih potensial, dengan penerpaan teknologi baru, baik yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) maupun perusahaan KKKS. (rs)